Kec. Bruno
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Hari ini | : | 37 |
| Kemarin | : | 175 |
| Total | : | 45.925 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.40 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Karanggedang |
| Kode Desa | : | 3306132013 |
| Kecamatan | : | Bruno |
| Kode Kecamatan | : | 330613 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54261 |
KADIKUN
SURAHMAN
MUNSHORIF
TULUS SUMARMAN
SUTOYO
BURHANUDIN
JEMAKI
MUSBIDIN
DWI HERMAWAN
NANANG PURWANTO, S.Pd,M.A.P

081227207175
Karanggedangpemdes@gmail.com
Layanan Pengaduan
Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang, Kec. Bruno, Kab. Purworejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Administrator | 21 Januari 2024 | 398 Kali dibuka
Administrator
21 Januari 2024
398 Kali dibuka
Tersedia file lampiran Perkades 1 tahun 2024
Download
KEPALA DESA KARANGGEDANG
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGGEDANG,
|
Menimbang |
: |
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mengingat |
: |
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaiman telah diubah telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252); 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyususunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 5); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 7); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 12 Seri E Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 5); 25. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyususunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 26. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 101 Seri E Nomor 91); 27. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 32); 28. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68); 29. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170); 30. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14); 31. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 103); 32. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 17 Seri E Nomor 7);
33. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 31 Seri E Nomor 21); 34. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2019 Nomor 3); 35. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2017 Nomor 3); 36. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Karanggedang (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2019 Nomor 4); 37. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2023 Nomor 7); 38. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2023 Nomor 3); |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDANG Dan KEPALA DESA KARANGGEDANG
MEMUTUSKAN:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menetapkankan |
: |
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG TAHUN ANGGARAN 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:
Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari: a. Lampiran I : Laporan Keuangan; b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2023 c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ditetapkan di Desa Karanggedang
Pada tanggal 8 Januari 2024
KEPALA DESA KARANGGEDANG
K A D I K U N
Diundangkan di Desa Karanggedang
Pada tanggal : 10 Januari 2024
SEKRETARIS DESA KARANGGEDANG
NANANG PURWANTO,S.Pd,MAP
LEMBARAN DESA KARANGGEDANG TAHUN 2024 NOMOR 1
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDANG
PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023
Pada hari ini Sabtu tanggal Lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Karanggedang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Karanggedang, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Pembahasan Rancangan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:
|
BIDANG/SUB BIDANG |
KEGIATAN/PAKET KEGIATAN |
ANGGARAN APB DESA |
REALISASI APB DESA |
SELISIH +/(-) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa |
||||
|
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional |
365.271.271,00 |
362.932.098,00 |
2.339.173,00 |
|
|
|
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
29.119.680,00 |
29.119.680,00 |
0,00 |
|
|
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
220.824.240,00 |
220.824.240,00 |
0,00 |
|
|
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
1.349.688,00 |
1.349.688,00 |
0,00 |
|
|
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa |
18.674.100,00 |
18.674.100,00 |
0,00 |
|
|
Penyediaan Tunjangan BPD |
18.600.000,00 |
16.850.000,00 |
1.750.000,00 |
|
|
Penyediaan Operasional BPD |
1.309.563,00 |
1.309.563,00 |
0,00 |
|
|
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
39.000.000,00 |
39.000.000,00 |
0,00 |
|
|
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
29.044.000,00 |
29.044.000,00 |
0,00 |
|
|
Pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja non perangkat |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
0,00 |
|
|
Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa |
750.000,00 |
160.827,00 |
589.173,00 |
|
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
6.374.360,00 |
3.555.200,00 |
2.819.160,00 |
|
|
|
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
6.374.360,00 |
3.555.200,00 |
2.819.160,00 |
|
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, |
11.982.000,00 |
11.982.000,00 |
0,00 |
|
|
|
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
11.982.000,00 |
11.982.000,00 |
0,00 |
|
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, |
29.213.512,00 |
29.063.512,00 |
150.000,00 |
|
|
|
Penyelenggaraan Musyawaran Desa |
2.900.000,00 |
2.900.000,00 |
0,00 |
|
|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa |
3.330.000,00 |
3.330.000,00 |
0,00 |
|
|
Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes |
19.250.000,00 |
19.100.000,00 |
150.000,00 |
|
|
Penataan Formasi dan Pengisian Perangkat Desa |
3.733.512,00 |
3.733.512,00 |
0,00 |
|
Jumlah Bidang (1) |
412.841.143,00 |
407.532.810,00 |
5.308.333 |
|
|
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan |
||||
|
Sub Bidang Pendidikan |
23.400.000,00 |
23.400.000,00 |
0,00 |
|
|
|
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA |
23.400.000,00 |
23.400.000,00 |
0,00 |
|
Sub Bidang Kesehatan |
249.675.500,00 |
249.175.500,00 |
500.000,00 |
|
|
|
Penyelenggaraan Posyandu |
22.545.000,00 |
22.545.000,00 |
0,00 |
|
|
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
208.600.000,00 |
208.100.000,00 |
500.000,00 |
|
|
Penyelenggaraan Posbindu |
18.530.500,00 |
18.530.500,00 |
0,00 |
|
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
383.187.000,00 |
350.439.750,00 |
32.747.250,00 |
|
|
|
Pemeliharaan Jalan Desa |
45.844.000,00 |
33.175.000,00 |
12.669.000,00 |
|
|
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang |
57.483.000,00 |
56.698.600,00 |
784.400,00 |
|
|
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Drainase dll) |
29.457.000,00 |
25.475.550,00 |
3.981.450,00 |
|
|
Pembangunan/Pengerasan Jalan Usaha Tani |
165.403.000,00 |
150.090.600,00 |
15.312.400,00 |
|
|
Pembangunan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) |
85.000.000,00 |
85.000.000,00 |
0,00 |
|
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
77.385.000,00 |
74.533.700,00 |
2.851.300,00 |
|
|
|
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban |
77.385.000,00 |
74.533.700,00 |
2.851.300,00 |
|
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi |
39.000.000,00 |
38.400.000,00 |
600.000,00 |
|
|
|
Pembuatan dan pengelolaan website desa |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
|
|
Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet |
9.000.000,00 |
8.400.000,00 |
600.000,00 |
|
Jumlah Bidang (2) |
772.647.500,00 |
735.948.950,00 |
36.698.550,00 |
|
|
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan |
||||
|
Sub Bidang Ketentraman,Ketertiban Umum ,dan Perlindungan Masyarakat |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
|
|
|
Dukungan Pengelolaan Linmas |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
0,00 |
|
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
9.950.000,00 |
9.950.000,00 |
0,00 |
|
|
|
Penyelenggaraan Festival/Lomba Olahraga |
9.950.000,00 |
9.950.000,00 |
0,00 |
|
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat |
11.391.000,00 |
11.391.000,00 |
0,00 |
|
|
|
Pembinaan PKK |
6.391.000,00 |
6.391.000,00 |
0,00 |
|
|
Operasional KPMD |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
Jumlah Bidang (3) |
26.841.000,00 |
26.841.000,00 |
0,00 |
|
|
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
||||
|
Sub Budang Peternakan dan Pertanian |
12.585.500,00 |
12.585.500,00 |
0,00 |
|
|
|
Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani |
12.585.500,00 |
12.585.500,00 |
0,00 |
|
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa |
14.600.000,00 |
14.600.000,00 |
0,00 |
|
|
|
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa |
9.600.000,00 |
9.600.000,00 |
0,00 |
|
Peningkatan Kapasitas BPD |
5000000 |
5000000 |
0,00 |
|
|
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan |
24.675.000,00 |
24.675.000,00 |
0,00 |
|
|
|
Pelatihan Penyuluhan Perlindungan anak |
24.675.000,00 |
24.675.000,00 |
0,00 |
|
Sub Bidang Koperasi dan UMKM |
21.500.000,00 |
21.500.000,00 |
0,00 |
|
|
|
Pengembangan Usaha Ekonomi Desa |
21.500.000,00 |
21.500.000,00 |
0,00 |
|
Jumlah Bidang (4) |
73.360.500,00 |
73.360.500,00 |
0,00 |
|
|
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak |
||||
|
Sub Bidang Keadaan Mendesak |
100.800.000,00 |
100.800.000,00 |
0,00 |
|
|
|
BLT DD |
100.800.000,00 |
100.800.000,00 |
0,00 |
|
Jumlah Bidang (5) |
100.800.000,00 |
100.800.000,00 |
0,00 |
|
|
Jumlah Belanja |
1.386.490.143,00 |
1.344.483.260,00 |
42.006.883,00 |
|
|
Surplus /Devisit |
23.083.637,00 |
61.878.043,00 |
(38.794.406,00) |
|
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGGEDANG
|
1. Ketua / Anggota |
: |
Eko Yuli S,S.Pd.M.MPd |
(................................) |
|
2. Wakil Ketua/Anggota |
: |
Kabul Yahman |
(................................) |
|
3. Sekretaris / Anggota |
: |
Nur Sa’adah |
(................................) |
|
4. Anggota |
: |
Mustofa Kholil |
(................................) |
|
5. Anggota |
: |
Baimin |
(................................) |
BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :
|
1. KADIKUN |
: |
Kepala Desa Karanggedang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanggedangselanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
|
|
|
2. EKO YULI S,S.Pd,M.MPd |
: |
Ketua BPD Desa Karanggedang
|
|
|
KABUL YAHMAN |
|
Wakil Ketua BPD Desa Karanggedang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karanggedang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |
|
|
Menyatakan bahwa: 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang diajukan PIHAK KESATU 2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. 3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Bruno untuk mendapatkan evaluasi selambat–lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.
|
|||
|
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
|
|||
|
Mengetahui, |
|||
|
Kepala Desa,
KADIKUN |
Ketua BPD,
EKO YULI S,S.Pd,M.MPd |
||
|
|
Wakil Ketua BPD,
KABUL YAHMAN |
||
NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
Hari / tanggal : Selasa , 8 Januari 2024
Jam : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balaidesa Karanggedang
Kehadiran : Laki-laki = 14 orang
Perempuan = 1 orang
Susunan Acara : 1. Pembuakaan
Pimpinan Rapat : Eko Yuli S,S.Pd,M.MPd
Uraian Jalannya Rapat:
Dibuka Oleh Kepala Desa dengan Doa Bersama yang dipimpin oleh Kepala Desa
Adapun secara rinci dipaparkan oleh sekdes atas nama Pemerintah Desa dan di jabarkan secara ringkas sebagai berikut :
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. (23.083.637,00)
Setelah Mendengar penyampaian laporan Pertanggungjawaban APBDes 2023 oleh Sekretaris Desa yang diberi tugas oleh Kepala Desa untuk melakukan Paparan , semua peserta setuju dan menerima laporan pertanggung jawaban tersebut dan untuk di tindaklanjuti kemudian oleh BPD dan Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APBDes TA 2023 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Draft Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
Ditutup dengan Do’a dipimpin oleh Ky. Burhanudin
|
Pimpinan Rapat,
EKO YULI SUPRIYANTO,S.Pd.,M.MPd |
Karanggedang, 8 Januari 2024 Sekretaris Rapat,
NANANG PURWANTO,S.Pd.,M.A.P. |
DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Desa : Karanggedang
Hari/ Tanggal : Selasa , 8 Januari 2024
|
NO |
NAMA |
L/P |
ALAMAT |
JABATAN/ UNSUR |
TANDA TANGAN |
|
1. |
Eko Yuli Supriyanto |
L |
Krajan |
BPD |
1. |
|
2. |
Kadikun |
L |
Krajan |
Kades |
2. |
|
3. |
Kabul Yahman |
L |
Munggang |
BPD |
3. |
|
4. |
Nur Sa’adah |
L |
Krajan |
BPD |
4. |
|
5. |
Mustofa Kholil |
L |
Krajan |
BPD |
5. |
|
6. |
Baimin |
L |
Krajan |
BPD |
6. |
|
7. |
Nanang Purwanto |
L |
Krajan |
Sekdes |
7. |
|
8. |
Surahman |
L |
Munggang |
Perades |
8. |
|
9. |
Burhanudin |
L |
Krajan |
Perades |
9. |
|
10. |
Sutoyo |
L |
Krajan |
Perades |
10. |
|
11. |
Jemaki |
L |
Krajan |
Perades |
11. |
|
12. |
Munshorif |
L |
Krajan |
Perades |
12. |
|
13. |
Tulus Sumarman |
L |
Munggang |
Perades |
13. |
|
14. |
Bingan |
L |
Munggang |
Perades |
14. |
|
15. |
Sakimin |
L |
Krajan |
Perades |
15. |
|
Pimpinan Rapat,
EKO YULI SUPRIYANTO,S.Pd.,M.MPd |
Karanggedang, 8 Januari 2024 Sekretaris Rapat,
NANANG PURWANTO,S.Pd.,M.A.P. |
Populasi
KADIKUN
SURAHMAN
KASI PEMERINTAHAN
MUNSHORIF
KAUR PERENCANAAN
TULUS SUMARMAN
KAUR TU dan UMUM
SUTOYO
KASI KESEJAHTERAAN
BURHANUDIN
KASI PELAYANAN
JEMAKI
KADUS 2
MUSBIDIN
KADUS 1
DWI HERMAWAN
KAUR KEUANGAN
NANANG PURWANTO, S.Pd,M.A.P
SEKRETARIS DESA
Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
28 September 2025
Peringatan Maulid Nabi di Masjid Mamba’ul Ulum Karanggedang:...
06 September 2025
Maulid Nabi “Tradisi, Makna, dan Nilai Kehidupan”...
31 Agustus 2025
INFOGRAFIS PERUBAHAN APBDes dan REALISASI APBDes SMT I 2025...
24 Agustus 2025
Pelatihan Digitalisasi Desa karanggedang, Diakhiri dengan Kado...
23 Agustus 2025
Desa Karanggedang Peringkat 8 Nasional Program Desa BRILiaN 2025...
Belum ada agenda terdata
| Waktu | 09 April 2020 05:59:18 |
| Tempat | Ruang rapat |
| Waktu | 02 Juli 2023 20:00:00 |
| Tempat | Ruang Rapat Kantor Desa |
| Waktu | 03 Juli 2023 20:00:17 |
| Tempat | Ruang Balai Pertemuan Warga |
| Waktu | 04 Juli 2023 20:00:24 |
| Tempat | Ruang Balai Pertemuan Warga |
| Waktu | 13 Juli 2023 14:00:20 |
| Tempat | Ruang Balai Pertemuan Warga |
| Waktu | 03 Juli 2023 08:55:08 |
| Tempat | Lingkungan Kantor Desa |
| Waktu | 04 Juli 2023 16:00:21 |
| Tempat | Ruang Balai Pertemuan Warga |
| Hari ini | : | 37 |
| Kemarin | : | 175 |
| Total | : | 45.925 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.40 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.281.234.850,00 | Rp 1.044.379.242,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.170.929.384,00 | Rp 756.907.287,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 174.920.534,00 | Rp 174.920.534,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.500.000,00 | Rp 8.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.453.000,00 | Rp 6.453.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 710.231.000,00 | Rp 710.231.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 28.540.450,00 | Rp 14.465.350,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.260.400,00 | Rp 278.075.601,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 187.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.000.000,00 | Rp 26.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 750.000,00 | Rp 654.291,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 591.161.014,00 | Rp 271.325.717,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 479.378.070,00 | Rp 419.111.570,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 45.170.300,00 | Rp 17.550.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.020.000,00 | Rp 30.020.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.200.000,00 | Rp 18.900.000,00 |
| Latitude | : | -7.562822101291686 |
| Longitude | : | 109.87707853317262 |
Desa Karanggedang, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Form Komentar